tribunjepara.com – Aliansi Mahasiswa Jepara Yang beranggotakan BEM Universitas Unisnu GMNI Jepara dan PMII Jepara bergerak lakukan aksi demo menolak kenaiķan harga BBM yang diputuskan Pemerintah Pusat, Aksi orasi digelar diluar Gedung DPRD Kab. Jepara, Rabu 14/9/2022.
Aksi Mahasiswa di terima oleh Ketua DPRD Kab. Jepara Haizul Ma’arif dan Wakil Pimpinan, Serta Ketua Komisi Fraksi, Pj. Kab. Jepara Edy Suprianta, Kapolres Jepara AKBP Warsono, Unsur Kodim 0719.
Ketua BEM Unisnu sekaligus Penanggung jawab BEM Unisnu Abdullah Fatih dalam Tuntutan aksi menyampaikan, ” Hasil dari tuntutan kami, Setelah Ketua DPRD dan Bupati keluar menemui kami, aspirasi kita Terhadap Pemkab Jepara diterima dan siap diakomodir dalam jangka waktu yang ditentukan serta secepat mungkin, dan menuntut Pemkab. Jepara untuk mempublikasikan penyelesaian secara progres ” Terang Patih usai aksi Rabu 14/9.
” Kami selaku yang tergabung Aliansi BEMSI, Tuntutan kami sama dengan yang diTuntut oleh seluruh Mahasiswa di Indonesia, Yaitu Menolak Kenaikan BBM Subsidi dan menganggap BLT yang dilakukan oleh Pemerintah bukan langkah penyelesaian, karena dianggap tidak menyelesaikan secara Sistemik, Hanya 6 bulan sedangkan harga BBM terus berjalan, ” Pungkasnya.
Haizul Ma’arif Ketua DPRD Kab. Jepara yang datang menemui Aksi Mahasiswa didepan gerbang dalam Konfirmasinya terkait aksi Mahasiswa menyampaikan, ” Kami apresiasi kepada teman teman Mahasiswa yang berpihak kepada rakyat, jika bukan Mahasiswa siapa lagi dan siapa saja boleh saja menyampaikan aspirasi, karena DPRD adalah rumah rakyat sehingga kami harus bisa menerima dan menampung serta menyampaikan aspirasi yang disampaikan, Mudah mudahan Pemerintah Pusat bisa mendengarkan dan mengkaji hasil dari suara Rakyat hariini, ” Terang Haizul Ma’arif.
” DPRD dalam hal ini akan mendorong Pemkab Jepara agar bisa secepatnya Meng’akomodir apa yang menjadi Tuntutan Mahasiswa, ” Jelas Ketua DPRD.
Ditempat yang sama, Pj. Bupati Jepara Edy Suprianta didampingi Kepala OPD menyampaikan,” Ada dua Hal yang diminta teman teman Mahasiswa dari Pemkab Jepara, yang pertama terkait pembenahan data DTKS, dimana Data DTKS selalu diUpdate setiap tanggal 20, dan sama sekali tidak ada masalah untuk Selanjutnya kami laporkan ke Kementrian Sosial, ” Terang PJ.Bupati.
” Terkait tranportasi kami Pemkab membantu para angkutan kota dan desa sebanyak 120 Unit, Yang bisa meringankan tarif untuk masyarakat yang membutuhkan angkutan umum.”
Dalam waktu dekat akan kami undang stakeholder terkait untuk diberikan penjelasan bahwa angkutan umum tidak naik, Kalau perlu bisa turun, tergantung dari perkembangan nanti, ” Tutur Pj. Bupati.
” Kami juga informasikan kepada para Serikat Buruh bahwa Batas Subsidi Upah (BSU ) dari Kemenaker sudah turun sebesar Rp. 23 Miliar untuk 35. ribu pekerja dijepara, Jadi sudah bisa Di terima.
Dan tanggal 17 kami akan undang Kepala Disnaker Provinsi untuk membahas MK di Tahun 2023, Dan jepara sudah tidak ada masalah, ” Pungkas Pj Bupati.
Dalam pantauan Reporter yang yang meliput dilokasi terlihat penjagaan barisan Kepolisian Polres jepara dan Unsur Kodim 0719 yang menjaga jalannya aksi damai aliansi Mahasiswa. . (Once)
.
