HomeSeputar JeparaAda Dugaan Oknum Pendamping PKH di Jepara Dijadikan 'Mesin...

Ada Dugaan Oknum Pendamping PKH di Jepara Dijadikan ‘Mesin Politik’ oleh Caleg di Dapil 4

tribunjepara.com – Ketua DPC Papdesi Kabupaten Jepara, H. Edy Khumaidi Muhtar, SH, Senin (19/2/2024) lewat pesan WhatsApp memberikan keterangan kepada awak media bahwa ada dugaan kecurangan yang di lakukan dengan struktural, sistematis dan masif oleh caleg salah satu Parpol di Dapil 4 (Kecamatan Mayong, Nalumsari dan Welahan), Kabupaten Jepara saat Pemilu, Rabu (14/2/2024) lalu.

Informasi itu diperoleh oleh H. Edy Khumaidi Muhtar, SH yang biasa disapa Haji Edy langsung dari beberapa sumber terpercaya, bahwa para pendamping sosial KPM PKH dikondisikan oleh salah satu caleg dalam kontestasi pemilihan umum lalu.

“Oknum caleg tersebut menggunakan tenaga dan jasa oknum pendamping PKH di desa untuk mengatur para penerima PKH. Seolah-olah oknum caleg tersebut berdalih, bahwa selama ini berjasa membantu penerima PKH, bisa menerima berbagai bantuan dari pemerintah dengan memanfaatkan jabatannya,” ujarnya.

“Beberapa penerima Program Keluarga Harapan (PKH) memberikan keterangan kalau saat pencoblosan merasakan terintimidasi, bahwa kalau tidak memilih dan mencoblos oknum caleg tersebut. Maka PKH para PKM akan digraduasi. Karena oknum caleg tersebut secara implisit memberikan informasi, seolah-olah Ia mempunyai wewenang mengatur regulasi tentang graduasi KPM PKH,” katanya.

“Oknum caleg tersebut menggunakan tenaga oknum pendamping sosial PKH sebagai alat dan mesin politik untuk kepentingan kemenangannya dalam memperoleh suara konstituen,” tutur Haji Edy.

“Apalagi menurut beberapa penerima PKH, mereka seringkali diminta bantuan oleh oknum pendamping PKH untuk menjadi donatur, setiap ada kegiatan,” tegas Haji Edy.

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial
Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan (Permensos PKH). Pemantauan dan Evaluasi
Pasal 58
(1) Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota serta pihak
terkait melakukan pemantauan pelaksanaan kebijakan
dan kegiatan PKH.

“Sesuai Peraturan Menteri Sosial tersebut, sebagai Ketua DPC Papdesi Jepara, kami berharap pendamping sosial PKH di seluruh desa se-Kecamatan di Dapil 4 Kabupaten Jepara mohon dipantau dan dievaluasi. Ini preseden buruk demokrasi di Indonesia, karena oknum pendamping sosial PKH dijadikan ‘mesin politik’ oleh Caleg pada saat Pemilu lalu.”

“Dan kami meminta agar Bawaslu Kabupaten Jepara segera turun tangan untuk menginvestigasi dan menindaklanjuti data dan informasi yang kami peroleh, serta kami siap diklarifikasi dan dikonfirmasi atas hal tersebut,” tegas Haji Edy.

“Mohon keberadaan pendamping PKH ditinjau ulang atau dievaluasi, agar jangan dimanfaatkan jasa dan tenaganya untuk memenangkan salah satu calon legislatif (caleg) seperti kasus yang dilakukan oleh salah satu oknum caleg di Dapil 4 Kabupaten Jepara, Jawa Tengah,” pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) Abdul Halim Iskandar dalam sebuah acara di Serang, Banten, beberapa lalu meminta para tenaga pendamping desa agar menjaga netralitas pada Pemilu 2024 di semua tingkatan.

“Seluruh para tenaga pendamping desa yang tersebar di seluruh Indonesia agar bisa menjaga netralitas pada Pemilu 2024,” kata Gus Halim.

Mengingat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dipakai untuk membayar honor para pendamping desa. Jangan sampai dimanfaatkan untuk kepentingan politik oleh caleg seperti di Dapil 4 Kabupaten Jepara. (Once)

- Advertisement -

spot_img
spot_imgspot_imgspot_img
spot_imgspot_img
spot_img
spot_imgspot_imgspot_img